Tata Kelola PLN Nusantara Renewables

GCG Code yang dikembangkan PT PJB Investasi mengacu pada Undang-Undang, Peraturan dan Ketentuan lain yang terkait dengan bisnis perusahaan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia, di antaranya :
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
2. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di antaranya :
• Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN.
  
• Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).
• Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang (RJP).
• Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
• Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2011 tanggal 6 Juli 2012 tentang perubahan PER-01/MBU/2011 pasal 12 mengenai tugas dan wewenang Dewan Komisaris/Pengawas.
• Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang organ pendukung Dewan Komisaris/Pengawas.
3. Anggaran Dasar PT PJB Investasi.